Jakarta (29/2). Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam bersama dan pengurus DPP LDII melakukan audiensi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan itu Zulkifli Hasan memberikan gambaran mengapa pengamalan Pancasila kini memudar. Diawali dengan gejolak 98, kemarahan sekaligus ketidakpuasan masyarakat diluapkan melalui euforia reformasi yang berlebihan.
Lalu undang-undang dirombak besar-besaran sehingga hasilnya saat ini demokrasi semakin liberal. Menurutnya, demokrasi yang semakin liberal itu akan menyebabkan Indonesia menjadi demokrasi berbiaya mahal. Akibatnya kesenjangan akan semakin tajam. Terkait kisruh amandemen UUD 45, ia berharap ada atau tidak ada perubahan semua harus berdasarkan keputusan yang matang.
“Kami ingin membangun pratisipasi seluas-luasnya dan berharap kalau ada perubahan, maka perubahan itu harus yang terbaik. Bila tidak ada perubahan harus jelas alasannya. Kesenjangan saat ini semakin luar biasa dan demokrasi semakin mahal. Untuk menjadi bupati membutuhkan dana puluhan miliar apalagi menjadi gubernur. Dikhawatirkan kedaulatan berada di tangan pihak sponsor,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Abdullah Syam menambahkan akibat Pancasila yang telah hilang dari roh bangsa dan demokrasi yang cenderung liberal, persatuan dan kesatuan Indonesia sedikit terguncang. Baik isu nasional yang cukup menyita perhatian seperti radikalisme, LGBT, korupsi, bahkan separatis menjadi kekhawatiran bersama. Semua itu, menurut Abdullah Syam, akibat bangsa Indonesia kehilangan roh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Indonesia mengalami degradasi jati diri bangsa degradasi ideologi, degradasi karakter, sehingga merembet ke degradasi kepercayaan yang menimbulkan kecurigaan satu sama lain, inilah yang tidak boleh berlarut,” ujar Abdullah Syam.
Abdullah syam juga mengutarakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. LDII sejak berdiri 3 juli 1972, falsafahnya adalah Pancasila dengan pedoman ibadah sesuai Quran Hadis. LDII ingin menjadi organisasi profesional dan berwawasan luas. Indonesia majemuk dalam segala hal baik etnik, suku, dan agama. Jika melihat Piagam Madinah pada zaman nabi, maka itulah alasan LDII mendukung Pancasila.
Lalu undang-undang dirombak besar-besaran sehingga hasilnya saat ini demokrasi semakin liberal. Menurutnya, demokrasi yang semakin liberal itu akan menyebabkan Indonesia menjadi demokrasi berbiaya mahal. Akibatnya kesenjangan akan semakin tajam. Terkait kisruh amandemen UUD 45, ia berharap ada atau tidak ada perubahan semua harus berdasarkan keputusan yang matang.
“Kami ingin membangun pratisipasi seluas-luasnya dan berharap kalau ada perubahan, maka perubahan itu harus yang terbaik. Bila tidak ada perubahan harus jelas alasannya. Kesenjangan saat ini semakin luar biasa dan demokrasi semakin mahal. Untuk menjadi bupati membutuhkan dana puluhan miliar apalagi menjadi gubernur. Dikhawatirkan kedaulatan berada di tangan pihak sponsor,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Abdullah Syam menambahkan akibat Pancasila yang telah hilang dari roh bangsa dan demokrasi yang cenderung liberal, persatuan dan kesatuan Indonesia sedikit terguncang. Baik isu nasional yang cukup menyita perhatian seperti radikalisme, LGBT, korupsi, bahkan separatis menjadi kekhawatiran bersama. Semua itu, menurut Abdullah Syam, akibat bangsa Indonesia kehilangan roh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Indonesia mengalami degradasi jati diri bangsa degradasi ideologi, degradasi karakter, sehingga merembet ke degradasi kepercayaan yang menimbulkan kecurigaan satu sama lain, inilah yang tidak boleh berlarut,” ujar Abdullah Syam.
Abdullah syam juga mengutarakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. LDII sejak berdiri 3 juli 1972, falsafahnya adalah Pancasila dengan pedoman ibadah sesuai Quran Hadis. LDII ingin menjadi organisasi profesional dan berwawasan luas. Indonesia majemuk dalam segala hal baik etnik, suku, dan agama. Jika melihat Piagam Madinah pada zaman nabi, maka itulah alasan LDII mendukung Pancasila.
“Kami mencoba bekerja sama dengan ormas lain untuk melakukan pembangunan karakter. Dengan PBNU kami membuat banyak MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, hingga bela negara bahwa Pancasila dan NKRI harga mati,” ujar Abdullah Syam.
LDII sangat mendukung empat konsensi nasional yang dibentuk oleh MPR terutama Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka tunggal Ika. Dengan latar belakang itu, LDII ingin berjuang bersama MPR untuk mengembalikan Pancasila menjadi roh bangsa.
Langkah strategis untuk LDII selanjutnya akan dibahas dalam Musyawearah Nasional (Munas) LDII pada November mendatang. LDII meminta Zulkifli Hasan untuk menjadi keynote speaker dalam pembukaan munas. Selain itu, menjelang munas juga akan diadakan forum group discussion (FGD) terkait evaluasi implementasi Pancasila selama 75 tahun Indonesia Merdeka.
“Kami sedang mewacanakan Pancasila dengan pemahaman teoritikal dan implementasi. Kami ingin mengevaluasi setelah 75 tahun Indonesia merdeka, untuk itu kami ingin bekerja sama dengan MPR untuk menggelar FGD di gedung MPR,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan merespon positif dan mendukung kegiatan LDII itu. Bahkan ia mempersilahkan LDII melakukan FGD Pancasila di Gedung MPR menjelang Munas LDII. Ketua MPR Itu selanjutnya mengajak semua elemen masyarakat bersatu dan mengurangi kegaduhan./ldii.or.id
